JAKARTA — Fraksi Partai Golkar DPRD menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap II Tahun 2025 dengan fokus besar pada peningkatan kesiapsiagaan legislator daerah dalam menghadapi bencana. Agenda yang dipimpin langsung oleh Zulfikar Arse Sadikin, ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas legislator merupakan bagian penting dari upaya nasional untuk membangun sistem mitigasi bencana yang lebih responsif dan adaptif.
Dalam sambutannya, Zulfikar menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang kompleks secara geografis dan rawan bencana, sehingga peran DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi sangat strategis. Legislator dinilai harus memahami kebijakan kebencanaan secara menyeluruh, mulai dari aspek regulasi, perencanaan anggaran, hingga mekanisme respons cepat ketika bencana terjadi.
Fokus Utama: Perda Adaptif & Penguatan APBD Kebencanaan
Salah satu tujuan utama Bimtek ini adalah mendorong anggota DPRD Fraksi Golkar untuk menyusun regulasi yang lebih adaptif, terutama Perda terkait kebencanaan dan tata ruang. Dengan dinamika perubahan iklim serta meningkatnya intensitas bencana di berbagai daerah, penyempurnaan regulasi dianggap menjadi kunci dalam menekan risiko dan mempercepat proses pemulihan.
Selain itu, Bimtek juga menyoroti pentingnya penguatan anggaran kebencanaan di APBD, termasuk dana kontingensi dan dana darurat. Menurut Zulfikar, daerah sering terhambat dalam penanganan bencana karena tidak memiliki ruang fiskal yang cukup cepat untuk digunakan ketika keadaan darurat terjadi.
“Legislator harus mampu memastikan bahwa APBD memiliki instrumen untuk bergerak cepat. Bencana tidak menunggu rapat paripurna,” tegasnya.
Keputusan Etis: Legislator Daerah Terdampak Tidak Diwajibkan Hadir
Dalam pelaksanaan Bimtek ini, Fraksi Golkar mengambil kebijakan khusus dengan membebaskan legislator dari daerah yang sedang terdampak bencana dari kewajiban hadir. Mereka diminta tetap berada di daerah masing-masing untuk melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat, memastikan distribusi bantuan berjalan, serta memantau kondisi pascabencana.
Zulfikar menyebut, keputusan ini bukan hanya etis, tetapi juga mencerminkan bahwa kader Golkar harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat di atas agenda internal partai.
Mandat Moral bagi Legislator Daerah
Golkar menilai isu kebencanaan bukan lagi sekadar urusan teknis, tetapi telah menjadi mandat moral dan tanggung jawab politik. Legislator diminta bukan hanya tampil dalam acara formal, namun benar-benar hadir di tengah masyarakat saat situasi kritis terjadi.
Bimtek ini juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, BNPB, hingga relawan dan organisasi masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, proses mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana diyakini bisa berjalan jauh lebih efektif.
Output yang Diharapkan
Melalui Bimtek Tahap II Tahun 2025 ini, Fraksi Partai Golkar berharap seluruh legislator daerah:
-
Memahami kerangka regulasi kebencanaan secara komprehensif;
-
Mampu mendorong penyusunan Perda yang pro-mitigasi dan adaptif;
-
Menjamin alokasi anggaran kebencanaan dalam APBD lebih kuat dan responsif;
-
Mampu berperan cepat saat terjadi bencana di wilayahnya;
-
Menjadi penghubung efektif antara pemerintah, masyarakat dan lembaga penanganan bencana.
