PALEMBANG, Sumatera Pos – DPRD Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (27/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Sumsel tersebut menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dalam forum ini, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kinerja ke depan.
Ketua DPRD Sumsel menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen lembaga legislatif dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
“Melalui rekomendasi ini, kami ingin memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
DPRD menyoroti berbagai sektor penting, mulai dari pengelolaan anggaran, peningkatan pelayanan publik, hingga optimalisasi pendapatan daerah. Selain itu, inovasi dan digitalisasi layanan pemerintahan juga menjadi perhatian untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumatera Selatan turut hadir dan menerima secara langsung rekomendasi yang disampaikan DPRD. Pemerintah provinsi menyatakan siap menindaklanjuti seluruh masukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan.
DPRD juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Prinsip check and balance dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan digelarnya rapat paripurna ini, DPRD Sumsel berharap seluruh rekomendasi dapat segera diimplementasikan oleh perangkat daerah, sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
