PALEMBANG, Sumatra Pos – Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, kembali menegaskan pentingnya percepatan pelayanan publik dan penanganan permasalahan di masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama seluruh camat kota Palembang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Asisten I di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Rabu (1/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menekankan agar para camat kota Palembang lebih proaktif dalam memetakan persoalan di wilayahnya masing-masing, mulai dari aspek infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, hingga keluhan langsung warga.
“Camat adalah ujung tombak pemerintah kota. Mereka yang paling tahu kondisi di lapangan. Maka, setiap masukan yang disampaikan hari ini sangat penting untuk ditindaklanjuti secara konkret, agar progres bisa terukur,” ujar Ratu Dewa di hadapan peserta rapat.
Lebih lanjut Ratu Dewa menyebutkan program Anti Mager (Males Mager) menjadi Instrumen Pengawasan kinerja jajaran pemerintah kota. Melalui program tersebut, setiap progres kegiatan dan laporan masyarakat akan diberi batas waktu maksimal lebih dari satu bulan, sebelum dievaluasi kembali bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Saya akan cek langsung, mana yang sudah berjalan, mana yang belum, apa kendalanya, dan bagaimana solusinya. Semuanya harus transparan dan jelas tindak lanjutnya,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Ratu Dewa juga sengaja melakukan siaran langsung melalui akun resmi TikTok pribadinya. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung menyampaikan keluhan dan masukan.
Sejumlah komentar warga yang masuk menyoroti persoalan pelayanan publik, birokrasi yang lambat, hingga masalah infrastruktur perkotaan. “Saya ingin masyarakat bisa terlibat langsung. Kritik dari warga adalah bahan introspeksi bagi kami agar pelayanan publik bisa lebih baik,” tambahnya.
Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam rapat antara lain perbaikan jalan berlubang, perawatan pohon mati yang membahayakan, drainase tersumbat yang memicu banjir, serta permasalahan lampu jalan yang rusak.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Palembang, dari total 53.000 unit lampu jalan yang ada, sebanyak 3.625 unit dilaporkan dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi.
“Saya minta Dinas Perhubungan menindaklanjuti persoalan lampu jalan ini dengan batas waktu 15 hari. Harus ada simulasi penanganan yang jelas, apakah berbasis zona, kelurahan, atau kecamatan. Hasilnya nanti akan kita evaluasi bersama,” tegas Ratu Dewa.
Ratu Dewa menekankan bahwa keluhan masyarakat tidak boleh lagi terhambat oleh birokrasi yang berbelit. Ia meminta seluruh jajarannya bergerak cepat dan responsif dalam menindaklanjuti laporan yang masuk.
“Pelayanan publik harus cepat, tepat, dan transparan. Tidak boleh lagi ada birokrasi yang terlalu lama dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Semua kritik dan masukan harus kita jadikan acuan perbaikan,” tandasnya.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama seluruh camat untuk terus bersinergi dengan OPD terkait, guna mempercepat penyelesaian masalah di wilayah masing-masing.
Dengan adanya program Anti Mager yang dikawal langsung oleh Wali Kota, diharapkan pelayanan publik di Kota Palembang menjadi lebih baik, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.(Ipo)
