Palembang, Sumatera Pos– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palembang telah menuntaskan reses masa sidang III Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 26 Agustus 2025, di dua lokasi strategis: Kantor Lurah Plaju Ulu dan SMA Az Zahra Palembang, dalam rangka menampung aspirasi masyarakat.
Reses ini dipimpin oleh Koordinator Dapil I, Chairul S. Madiah dari Partai Demokrat, bersama dengan empat anggota DPRD lainnya: Aryuda Perdana Kusuma (Partai Golkar), Firmansyah Hakim (NasDem), Romiana Hidayati (PDI-Perjuangan), H. Muhammad Toha (PKS), dan Abdullah Taufik (Gerindra). Area Dapil I mencakup Bukit Kecil, Ilir Barat I & II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I & II, serta Kertapati.
Pada pertemuan di Kantor Lurah Plaju Ulu, yang dihadiri oleh Camat Plaju, Lurah Plaju Ulu, Danramil, Ketua RT/RW, pengurus posyandu, dan tokoh masyarakat, beberapa permasalahan krusial diangkat. Nursidah, seorang warga Plaju Ulu, menyoroti ketiadaan gedung serbaguna di wilayahnya, meskipun terdapat lahan milik PT Pusri yang berpotensi digunakan. Selain itu, Agus Rahmat, Ketua RW 14 Plaju Ulu, mengungkapkan protes terkait program bantuan sosial (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran karena masih menggunakan data lama. Menurutnya, banyak warga mengeluhkan data penerima yang belum diperbarui meski telah dilakukan pendataan ulang.
Sementara itu, di SMA Az Zahra Palembang, aspirasi yang muncul berfokus pada bidang pendidikan. Seorang siswa mengajukan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sumsel, Abdullah Taufik, memberikan penjelasan rinci bahwa MBG merupakan program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan utama mendukung pembangunan sumber daya manusia. Program ini bersifat inklusif, diberikan untuk sekolah negeri dan swasta tanpa perbedaan.
Abdullah Taufik juga menambahkan bahwa saat ini telah tersedia 37 dapur MBG, meskipun kebutuhan ideal mencapai 137 dapur, dengan setiap dapur mampu melayani 3.000 siswa. Pemerintah berkomitmen untuk terus menambah jumlah dapur MBG secara bertahap guna menjangkau lebih banyak sekolah. Program ini diakui sebagai salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Menanggapi seluruh masukan dan keluhan yang disampaikan warga, Chairul S. Madiah menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel dan akan diperjuangkan agar mendapat perhatian serta tindakan dari pemerintah daerah.
