JAKARTA — DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan turut menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap II Fraksi Partai Golkar DPRD Tahun 2025 yang digelar di Jakarta. Kegiatan ini diikuti langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel, Andie Dinialdie, S.E., M.M, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Keterlibatan Golkar Sumsel dalam Bimtek nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas legislator daerah dalam menghadapi kerentanan bencana yang terus meningkat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Selatan.
Bimtek dipimpin oleh Zulfikar Arse Sadikin dengan fokus utama pada penguatan pemahaman regulasi, tata kelola kebencanaan, serta strategi penyusunan anggaran yang lebih adaptif terhadap risiko bencana.
Peran Strategis DPRD dalam Antisipasi Bencana
Dalam sesi diskusi, Andie Dinialdie menekankan bahwa peran DPRD tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana. Ia mengingatkan bahwa Sumatera Selatan menghadapi sejumlah isu kebencanaan yang memerlukan penanganan serius, seperti banjir dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).
“Kerentanan bencana di Sumsel menuntut DPRD untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi dan tata ruang, serta memastikan anggaran kebencanaan dapat bergerak cepat ketika dibutuhkan,” kata Andie.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas melalui Bimtek menjadi penting agar anggota Fraksi Golkar DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Penguatan Regulasi dan Anggaran Kebencanaan
Materi yang disampaikan dalam Bimtek mencakup pembahasan mengenai penyusunan Peraturan Daerah (Perda) kebencanaan yang lebih adaptif, integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan daerah, serta penguatan alokasi anggaran kebencanaan di APBD.
Menurut Zulfikar, banyak daerah yang masih menghadapi kendala dalam penanganan bencana akibat terbatasnya ruang fiskal. Karena itu, kehadiran legislator dinilai krusial untuk memastikan anggaran darurat berada dalam koridor kebijakan yang jelas dan dapat diakses saat keadaan mendesak.
“Respons cepat tidak bisa dilakukan apabila regulasi tidak mendukung,” ujarnya.
Konteks Sumatera Selatan
Bagi Sumatera Selatan, materi Bimtek tersebut dinilai relevan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah wilayah di provinsi ini menghadapi banjir, longsor, serta siklus karhutla yang menjadi ancaman rutin. Kondisi tersebut menuntut legislator untuk mengawal kebijakan yang lebih terukur dan berorientasi pada pencegahan.
Andie menegaskan, DPD Golkar Sumsel akan mendorong kadernya di DPRD untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD, serta memastikan kebijakan yang dirumuskan berpihak pada mitigasi dan perlindungan masyarakat.
“Pencegahan harus menjadi fokus. Kebijakan yang baik akan membantu daerah lebih siap dan masyarakat lebih terlindungi,” ujar Andie.
Komitmen Golkar dalam Penanganan Bencana
Zulfikar menilai bahwa isu kebencanaan merupakan tanggung jawab moral dan politik yang harus dijalankan oleh seluruh kader Golkar di tingkat daerah. Bimtek ini, kata dia, diharapkan menjadi momentum untuk menyelaraskan pemahaman dan memperkuat peran legislator dalam penanganan bencana.
“Legislator Golkar harus hadir dan bergerak cepat ketika masyarakat menghadapi situasi darurat,” kata Zulfikar.
