PALEMBANG, Sumatera Pos – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan mendadak berada di ambang krisis. Sebanyak 308 dapur penyedia makanan siswa terancam dihentikan operasionalnya karena belum memenuhi standar kelayakan kesehatan dan sanitasi pangan.
Situasi ini berpotensi berdampak langsung terhadap sekitar 1,9 juta penerima manfaat, mayoritas pelajar di berbagai kabupaten dan kota di Sumsel.
Data terbaru menunjukkan, dari total 708 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibentuk, hanya sekitar 400 dapur yang dinyatakan memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Artinya, hampir setengah dapur program makan gratis masih belum layak secara kesehatan.
Program Jalan Dulu, Sertifikat Menyusul?
Fakta di lapangan mengungkap sejumlah dapur sudah lebih dulu beroperasi dan mendistribusikan makanan sebelum sertifikasi kelayakan selesai.
Kondisi ini langsung memicu kekhawatiran publik terkait keamanan makanan yang dikonsumsi siswa setiap hari.
Pasalnya, sertifikat SLHS menjadi indikator utama bahwa:
-
proses memasak higienis,
-
bahan pangan aman,
-
dapur bebas kontaminasi,
-
serta penjamah makanan memenuhi standar kesehatan.
Tanpa sertifikat tersebut, risiko gangguan kesehatan hingga keracunan massal tidak bisa diabaikan.
Ultimatum 30 Hari: Tutup Jika Tak Penuhi Standar
Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan batas waktu 30 hari kepada seluruh dapur yang belum memenuhi syarat untuk segera melengkapi standar kelayakan.
Jika gagal dipenuhi, dapur akan dihentikan sementara hingga persyaratan terpenuhi.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program peningkatan gizi anak tidak justru menimbulkan persoalan kesehatan baru.
Ancaman Gangguan Distribusi Makanan
Penutupan ratusan dapur berpotensi menyebabkan:
-
keterlambatan distribusi makanan,
-
pengurangan cakupan penerima,
-
hingga penghentian layanan di sejumlah wilayah.
Beberapa daerah bahkan hanya memiliki satu dapur utama sebagai penyuplai makanan sekolah.
Jika dapur tersebut ditutup, ribuan siswa otomatis kehilangan layanan makan bergizi harian.
Sorotan Publik: Pengawasan Dipertanyakan
Muncul kritik dari masyarakat terkait lemahnya pengawasan awal pelaksanaan program.
Pertanyaan yang kini mengemuka:
-
Mengapa dapur bisa beroperasi tanpa sertifikat?
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi awal?
-
Apakah percepatan program mengorbankan standar keamanan pangan?
Isu ini diprediksi akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat dalam waktu dekat.
