PALEMBANG, Sumatera Pos – Gelombang demonstrasi ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat di Palembang pada Senin, 1 September 2025, yang sempat diwarnai kewaspadaan terhadap upaya provokasi, akhirnya berlangsung dengan tertib dan damai. Aksi massa yang terpusat di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan ini mencapai titik temu setelah Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, secara langsung menemui para demonstran dan berjanji akan menindaklanjuti seluruh tuntutan mereka ke pemerintah pusat.
Aksi yang dimulai sejak siang hari ini berakhir sekitar pukul 15.50 WIB. Ribuan mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Selatan, termasuk Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) Pasha Fazillah Afap, membubarkan diri setelah aspirasi mereka diterima oleh Andie Dinialdie beserta unsur pimpinan DPRD lainnya dan perwakilan fraksi. Tidak ada kericuhan yang terjadi selama dan setelah aksi.
Komitmen Kuat DPRD Sumsel Terhadap Tuntutan Mahasiswa
Dalam pertemuan dengan massa aksi, Andie Dinialdie yang merupakan politisi Golkar, bahkan bersumpah di atas Al-Quran untuk memenuhi dan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Ia menyampaikan apresiasinya atas jalannya aksi yang tertib dan damai, sehingga Sumatera Selatan tetap “zero konflik”.
“Semua tuntutan akan kami sampaikan ke pusat, dan terima kasih kepada aparat yang telah menjaga jalannya aksi berjalan lancar. Kita berharap setelah ini pulang dengan tertib setelah mengadu ke DPRD Sumsel,” ujar Andie dari atas mobil komando massa.
Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopianto, Raden Gempita, dan Ilyas Panji, serta perwakilan fraksi juga turut hadir mendampingi. Mereka menegaskan komitmen DPRD Sumsel untuk mendukung dan menindaklanjuti semua aspirasi mahasiswa.
Poin-Poin Tuntutan yang Didukung DPRD Sumsel:
Presiden Mahasiswa Unsri, Pasha Fazillah Afap, menyampaikan beberapa poin utama yang semuanya disepakati dan didukung oleh Ketua DPRD Sumsel untuk diteruskan ke pusat. Tuntutan tersebut meliputi:
- Mendukung RUU Perampasan Aset.
- Mendukung reformasi calon anggota DPR dan Polri.
- Mencabut surat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait larangan di media massa.
- Mengevaluasi program MBG.
- Membatalkan kenaikan tunjangan DPR.
- Membebaskan massa aksi yang saat ini masih ditahan pihak kepolisian.
- Menindak tegas aparat yang melakukan tindakan represif.
Pengamanan aksi ini melibatkan ribuan aparat dari kepolisian dan TNI, didukung kendaraan taktis, ambulans, dan pemadam kebakaran, yang turut memastikan jalannya aksi berlangsung kondusif. Keberhasilan aksi ini menunjukkan bahwa aspirasi rakyat dapat disampaikan secara damai dan mendapatkan respons dari perwakilan daerah.
